Jurnal a
1.Judul:membangun kemandirian di bidang pangan suatu kebutuhan bagi Indonesia
Penulis :Siswono Yudho Husodo
6 September 2003
2.Tema : pemberdayaan pangan di era reformasi pertumbuhan ekonomi
3.Latar belakang masalah:
Begitu banyak masalah masalah yang di alami negara kita ini.Antara lain pengangguran,rendahnya pertumbuhan ekonomi,korupsi,konspirasi,money politik,berkembangnya ecno sentrisme dan banyak lagi.Masalah-masalah yang dihadapi negara kita itu bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah-masalah yang terjadi di negara kita itu telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses.Sejak beberapa tahun terakhir ini, muncul kerisauan atas menurunnya kemampuan kita untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu, karena penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Menurut FAO, pada waktu ini di dunia terdapat ± 200 juta orang kekurangan pangan.
4.Masalah :
Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia, dan karena tersedia lahan yang cukup luas dan tenaga kerja pertanian yang cukup banyak, serta begitu besarnya devisa yang terkuras untuk impor pangan, dan mengingat sangat terbatasnya devisa yang kita miliki, dan kebutuhan negara yang sangat besar untuk membayar bunga dan cicilan hutang (luar negeri) hampir 150M $ terbesar No. 4 di dunia, Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin MENCUKUPI KEBUTUHAN PANGANNYA SECARA MANDIRI, dalam waktu yang tidak terlalu tama (± 10 tahun). Hal ini sepatutnya menjadi keputusan politik negara. Diperlukan upaya khusus untuk sampai pada keputusan potitik ini.
5.Tujuan penelitian:
Penelitian ini di tujukan agar memotivasi para pemeran ekonomi memikirkan bagaimana keadaan pangan Indonesia ke depannya.Negara lain yang sudah bangkit dari keterpurukan pangan bisa berdiri lagi dengan mengelola stok pangan secara benar .
Dan bermanfaat baqi pembangunan bangsa dan negara kita, khususnya dalam membangun kemandirian di bidang pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangar agroindustri yang memiliki daya saing yang tinggi
6.Metode Penelitian :
*data :
Secara sekunder di dapat dari beberepa daftar pustaka.Atara lain :
1. “Sensus Pertanian 1993”, Jakarta : BPS, 1995
2. Tomich, Thomas P dan kawan-kawan, “Transforming Agrarian Economics: Opportunities Seized, Opportunities Missed”, Ithaca : Cornell University Press,1995
3. Mantra, Ida Bagus, “Mobilitas Penduduk Sekuler dari Desa ke Kota”, Yogyakarta Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
4. Faturochman, Marcelinus Malo “Kemiskinan dan Kependudukan di Pedesaan Jawa”, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
5. Djojohadikusumo, Sumitro, “Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Jakarta : Sinar Agape Press, 1995
6. Sayogyo, “Demokrasi dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia”, Jakarta Gramedia Widiasarana, 1996
7. Soegijoko, Sugiyanto, “Bunga Rampai Pembangunan di Indonesia” Jakarta Gramedia, 1997
8. Press Release FAO No. 00/43
9. Kliping koran HKTI berita-berita pertanian 1999, 2000, 2001, 2002
*variabel
Pada waktu ini, rata-rata konsumsi pangan per kapita per tahun rakyat Indonesia untuk beberapa pangan penting adalah sebagai berikut:
- Beras 133 kg (tertinggi di dunia)
- Jagung 5,93 kg
- Ikan 12,5 kg (rata-rata dunia 16 kg)
- Ayam 3,8 kg (Malaysia 23 kg, Filipina 4 kg, Thailand 16,8 kg, Vietnam 1 kg) Indonesia berpotensi bertambah 2 kg dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 400 juta kg/tahun.
- Daging 7,10 kg
- Telur 52 butir (Malaysia 300 butir, Filipina 70 butir, Thailand 100 butir, Vietnam 40 butir) Indonesia berpotensi bertambah 10 butir dalam waktu 5 tahun yang akan datang, yang berarti tambahan kebutuhan 2 milyard butir/tahun
- Susu 6,50 kg
- Ketela pohon 9,93 kg
- Buah-buahan 40,06 Kg (Jepang 120 kg, rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 75 kg)
- Gula 15,6 kg (rata-rata dunia 25,1 kg)
- Kedelai 6,01 kg (rata-rata dunia 7 kg)
- Sayur-sayuran 37,94 kg (rekomendasi FAO 65,75 kg, Amerika 95 kg)
Konsumsi Daging, Telur dan Susu beberapa Negara
| No. | Negara | Konsumsi (Kg/Kap/Thn) | ||
| Daging | Telur | Susu | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 | Indonesia Bangladesh China Japan Malaysia Philippines Thailand | 7,10 3,08 39,00 25,97 46,87 24,96 25 | 3,48 0,68 10,1 20,54 17,62 4,51 9,15 | 6,50 31,55 2,96 10,72 3,82 0,25 2,04 |
(Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber)
Produksi Padi dan Palawija Tahun 2000 dan Perkiraan Tahun 2001 (Juta Ton)
| Komoditas | 2000 | 2001 | Perubahan (%) |
| Padi (GKG) | 51,89 | 50,18 | -3,31 |
| Jagung | 9,67 | 9,29 | -3,92 |
| Kedelai | 0,73 | 0,92 | -9,27 |
| Kacang tanah | 1,01 | 0,70 | -3,66 |
| Kacang hijau | 0,28 | 0,34 | 20,41 |
| Ubi jalar | 1,82 | 1,61 | -11,90 |
| Ubi kayu | 16,08 | 15,60 | -3,01 |
Sumber : BPS, Angka Ramalan II Tahun 2001
Pada waktu ini, Indonesia merupakan negara pengimpor pangan yang amat besar. Di tahun 2000, impor Indonesia atas delapan komoditas pangan yaitu gandum, jagung, beras, biji dan bungkil kedelai, kacang tanah, gula pasir dan bawang putih, mencapai nilai Rp 16,62 triliun.
Volume dan Nilai Impor Delapan Komoditas Pangan Tahun 2000
| No | Komoditas | Volume (ton) | Nilai (dolar AS) |
| 1 | Gandum | 3.576.665 | 500.312.470 |
| 2 | Jagung | 1.236.764 | 150.012.707 |
| 3 | Beras | 550.514 | 131.132.613 |
| 4 | Biji kedelai | 1.277.685 | 275.481.226 |
| 5 | Bungkil kedelai | 1.262.040 | 268.746.270 |
| 6 | Kacang tanah | 111.284 | 35.601.776 |
| 7 | Gula pasir | 1.680.275 | 290.873.225 |
| 8 | Bawang Putih | 174.702 | 44.120.000 |
| J u m l a h | 9.869.929 | 1.696.280.287 | |
| Dengan kurs Rp 9,800,- per dolar AS, nilai komoditas itu setara dengan Rp 16,62 triliun. Sumber: HKTI, diolah dari berbagai sumber | |||
Struktur Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia (1993)
| No | Kelompok Luasan Penguasaan (Ha) | Rumah Tangga Petani | ||
| % | % Kumulatif | % LuasTanah Yang Dikuasai | ||
| 1 | Tunakisma dan petani kurang 0,1 | 43 | 43 | 13 |
| 2 | 0,1 - 0,49 | 27 | 70 | 18 |
| 3 | 0,5 - 0,99 | 14 | 84 | |
| 4 | >1,0 | 16 | 100 | 69 |
Sumber : Sensus Pertanian Indonesia, Tahun 1993
Perlu disadari oleh
Pada tahun 2035, dengan jumlah penduduk sebanyak ± 400 juta jiwa, kebutuhan beberapa jenis pangan untuk Indonesia setiap tahunnya diperkirakan :
| No | Jenis | Konsumsi/Kapita/th Tahun 2035 | Kebutuhan Nasional Tahun 2035 | Produksi dalam Negeri Tahun 2001 | Keterangan |
| 1 | Beras | 90 Kg (turun 30%) | 36 juta ton | 29 juta ton | + 25% |
| 2 | Daging (ayam,sapi,dll) | 15 Kg (naik 2 X) | 6 juta ton | 2,2 juta ton | 3 Kali |
| 3 | Telur | 90 Butir (naik 3 X, masih di bawah Malaysia | 36 M butir | 12,6 M butir | 3 Kali |
| 4 | Susu | 12 liter | 4,8 M liter | 1,2 M butir | 4 Kali |
| 5 | Gula | 25 Kg | 10 juta ton | 1,9 juta ton | 5 Kali |
| 6 | Ayam | 8 Kg | 3,2 juta ton | 750 ribu ton | 4 Kali |
Tahapan-tahapan :
1. Terapkan SWOT pada analisa kondisi awal
2. Pilih kelompok sasaran yang perilakunya hendak di ubah
3. Tetapkan perubahan prilaku yang di inginkan
4. Identifikasi manfaat dan hambatan
5. Terapkan strategi social marketing yang beraneka ragam
6. Social marketing harus di usahakan secara gigih dalam waktu lama
7.Hasil dan analisis :
semua pihak, petani, masyarakat luas, pemerintah dan Lembaga Legislatif bahwa :
- Kemampuan kita disbanding pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar.
- Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan “Rawan Pangan” bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar.
- Pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan
8. saran & implikasi :
1. Perluasan areal pertanian, khususnya di lahan kering yang besarnya perlu diteliti, paling tidak 200.000 Ha/tahun, dimana 40.000 Ha untuk menggantikan areal pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian.
2. Peningkatan skala usaha petani, peternak dan nelayan; untuk petani, perluasan areal pengusahaan petani dari rata-rata 0,3 Ha/KK di tahun 2001, menjadi rata-rata 8 Ha di tahun 2030 dan mengembangkan mekanisasi.
3. Pengurangan jumlah petani baik prosentasenya terhadap angkatan kerja maupun nominalnya dari ± 48% di tahun 2001 (22,5 juta) menjadi ± 15% di tahun 2030 (15 juta). Pengurangan jumlah petani ini dapat berlangsung bila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan penyalurannya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik.
4. Menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara lain melalui tarif bea masuk, agar diperoleh rangsangan untuk peningkatan produksi. Arah kebijakan pertanian pada umumnya seharusnyalah mensejahterakan petani.
5. Menetapkan sasaran untuk dapat kembali berswasembasa beras di tahun 2006, daging sapi di tahun 2010 dan susu sapi tahun 2015.
6. Menetapkan sasaran untuk menjadi negara nett exportir pangan di tahun 2010, dengan idopsi teknologi.
7. Mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkwalitas tinggi, Membangun agro industri di desa.
8. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.
Jurnal B
1.Judul:Agenda pemberdayaan petani dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional Penulis : Bayu Krisnamukti
7 Oktober 2003
2.Tema : pemberdayaan pangan di era reformasi pertumbuhan ekonomi
3.Latar belakang masalah:
Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan dan ini tidak memunuhi hak asasi manusia. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan. Dilain pihak masalah pangan yang dikaitkan dengan kemiskinan telah pula menjadi perhatian dunia, terutama seperti yang telah dinyatakan dalam KTT Pangan Dunia, Lima Tahun Kemudian (WFS, fyl), dan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut serta secara aktif memberikan kontribusi terhadap usaha menghapuskan kelaparan di dunia. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.
Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.
4.Masalah:
ketahanan pangan ditingkat nasional (dilihat dari perbandingan antara jumlah produksi dan konsumsi total) relatif telah dapat dicapai, pada kenyataanya ketahanan pangan dibeberapa daerah tertentu dan ketahanan pangan dibanyak keluarga masih sangat rentan.
Kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan.
Terjadi perubahan tatanan sosial politik masyarakat sehingga berbagai aspek pembangunan telah lebih terdesentralisasi dan lebih berbasis pada partisipasi masyarakat. Permasalahan timbul terutama karena proses desentralisasi tersebut masih berada pada tahap proses belajar bagi semua pihak. Hal tersebut semakin diperberat ditengah kondisi dimana anggaran pemerintah semakin terbatas, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pangan yang kurang terfokus, berpendekatan proyek, parsial, dan tidak berkesinambungan.
Globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada kenyaraannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha membangun ketahanan pangan jangka panjang, walaupun disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu perdagangan internasional pangan yang adil (fair trade).
5.Tujuan Penelitian:
Penelitian ini bertujuan agar Kemiskinan dapat teratasi.Kemiskinan merupakan penyebeb buruknya daya beli pangan suatu masyarakat.Dan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap proses pemecahan masalah pangan di negara kita ini.6.Metodologi penelitian:
*data:
Semua data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang
dikumpulkan melaluijurnal yang ditulis
Oleh: Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi -- Kepala Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB)
*variabel :
Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah :
a. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor becouse they are poor)
b. Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi
c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan
d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik
e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai
f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah
g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri.
Tahapan-tahapan :
1. Terapkan SWOT pada analisa kondisi awal
2. Pilih kelompok sasaran yang perilakunya hendak di ubah
3. Tetapkan perubahan prilaku yang di inginkan
4. Identifikasi manfaat dan hambatan
5. Terapkan strategi social marketing yang beraneka ragam
6. Social marketing harus di usahakan secara gigih dalam waktu lama
7.Hipotesis :
Tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya LSM dan perguruan tinggi, dalam pengembangan ketahanan pangan adalah :
a. Melanjutkan komitmen dan langkah nyata dalam mendampingi petani dan masyarakat pada umumnya;
b. Terus mengusahakan agar komitmen politik pemerintah dan legistatif dalam mendukung ketahanan pangan dapat terus dijaga dan diperkuat;
c. Terus memberikan masukan bagi pelaksanaan manajemen pangan nasional yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan;
d. Bersama pemerintah dan swasta melakukan berbagai usaha untuk menghadapi tekanan dan dampak negatif globalisasi dan perdagangan pangan internasional.
8. Hasil & Analisis :
Masalah ketahanan pangan adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi). Dalam hal ini, Dewan Ketahanan Pangan yang telah didirikan dari sisi pemerintah, perlu diperkuat dan dilengkapi dengan forum atau lembaga lain yang mampu menampung partisipasi swasta, LSM dan perguruan tinggi.9.Rekomendasi & Implikasi :
Mengusulkan kepada pemerintah dan swasta agar dapat memfokuskan diri pada pada pelaksanaan agenda pengembangan ketahanan pangan sebagai berikut :
a. Mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif.
b. Memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumberdaya lahan (lahan kering, lahan rawa, lahan pasang surut) untuk kepentingan pemantapan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani.
c. Mendukung usaha peningkatan produktivitas usaha pertanian, terutama melalui peningkatan penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen.
d. Melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur irigasi dan jalan desa.
e. Melakukan berbagai langkah kongkrit dalam konservasi sumberdaya tanah dan air, terutama dalam wilayah aliran sungai.
f. Mempromosikan produksi dan konsumsi aneka-ragam pangan berbasis sumberdaya lokal, baik yang berbasis tanah maupun berbasis air (laut, danau, sungai), dengan menyertakan masyarakat dan dunia usaha.
g. Mengembangkan sistem informasi pangan yang dapat diakses secara terbuka, termasuk pengembangan peta potensi pangan daerah.
h. Mengembangkan berbagai kelembagaan pendukung produksi dan distribusi pangan, terutama kelembagaan pembiayaan, penelitian, penyuluhan, dan pendidikan;
i. Mengembangkan berbagai sistem insentif yang diperlukan bagi peningkatan produksi pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan beraneka.
Mengusulkan kepada Dewan Ketahanan Pangan untuk :
a. Atas dasar keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil (produsen dan konsumen) melakukan rekonstruksi kebijakan pangan yang mampu mengakomodasi berbagai perkembangan dan kepentingan dalam mengantisipasi berbagai tantangan masa depan, terutama dengan mengedepankan peran pembangunan ketahanan pangan di daerah atas dasar partisipasi masyarakat.
b. Terus memperjuangkan perdagangan internasional yang adil (fair trade) melalui instrumentasi kebijakan yang efektif dan memberi manfaat langsung kepada rakyat;
c. Mendorong kebijakan fiskal melalui alokasi anggaran belanja pemerintah dan penetapan pajak yang berpihak kepada ketahanan pangan rakyat;
d. Mendorong kebijakan moneter melalui pengelolaan tingkat bunga dan pengembangan sistem pembiayaan yang sesuai.
Mengusulkan kepada berbagai pihak yang terkait agar dalam jangka pendek (Januari atau Februari 2003) dapat diselenggarakan pertemuan untuk :
a. Mengaktualisasikan “jaringan ketahanan pangan” yang mencakup keterlibatan pemerintah, swasta, dan LSM
b. Merinci agenda pengembangan ketahanan pangan diatas dalam bentuk rencana aksi
c. Menghimpun “best-practices” pendampingan yang dilakukan LSM dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan masyarakat.
sumber :
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_3.htm
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_2.htm
BalasHapus